Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan tegas soal penegakan hukum dan reformasi
tata kelola sumber daya alam saat berbicara di World Economic Forum (WEF) di Davos. Dalam forum ekonomi dunia
yang dihadiri para pemimpin negara, pelaku industri, dan investor global tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa
pemerintah Indonesia telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membenahi sektor pertambangan—bukan hanya untuk
kepastian hukum, tetapi juga demi keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekonomi.
Penertiban Tambang Ilegal Jadi Prioritas Pemerintah Prabowo
Dalam paparannya, Prabowo menekankan bahwa praktik pertambangan ilegal selama bertahun-tahun telah menyebabkan
kerusakan ekosistem, kehilangan penerimaan negara, serta konflik sosial di berbagai daerah. Oleh karena itu, langkah
penutupan ribuan tambang ilegal dilakukan sebagai bagian dari agenda nasional untuk menata ulang sektor sumber daya alam.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan upaya membangun sistem pertambangan yang transparan,
berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas lembaga
guna memastikan penegakan hukum berjalan konsisten hingga ke daerah.
Pesan untuk Investor: Indonesia Ingin yang Patuh Aturan
Di hadapan komunitas global, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap investasi, termasuk di sektor
pertambangan dan energi. Namun, ia memberi garis tegas: hanya investor yang patuh pada hukum, menghormati lingkungan,
dan berkomitmen pada praktik berkelanjutan yang akan diterima.
Langkah penutupan tambang ilegal ini justru diposisikan sebagai bentuk kepastian bagi investor. Dengan ekosistem usaha yang
bersih dari praktik ilegal, iklim investasi diharapkan menjadi lebih sehat, adil, dan kompetitif. Pemerintah, kata Prabowo,
ingin menciptakan “level playing field” agar pelaku usaha yang taat aturan tidak dirugikan.
Transisi Energi dan Hilirisasi Jadi Agenda Besar
Selain penertiban tambang ilegal, Prabowo juga menyinggung agenda strategis lain, seperti transisi energi dan hilirisasi industri.
Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong nilai tambah di dalam negeri Tuna55.
Penataan pertambangan menjadi fondasi penting untuk memastikan bahan baku diperoleh secara legal dan berkelanjutan.
Dalam konteks global yang semakin menuntut praktik ramah lingkungan, Indonesia ingin menunjukkan bahwa pembangunan
ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan alam.
Citra Indonesia di Mata Dunia
Pernyataan Prabowo di WEF Davos mendapat perhatian karena menampilkan wajah Indonesia yang tegas namun terbuka.
Penutupan 1.000 tambang ilegal bukan angka kecil—itu mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan struktural.
Melalui forum internasional ini, Indonesia mengirim pesan jelas: negara ini siap tumbuh, berinvestasi, dan bekerja sama
dengan dunia, tetapi dengan aturan yang jelas dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan.
