Dua figur publik, Noe Letto dan Frank Alexander Hutapea, resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Pelantikan ini menandai masuknya tokoh lintas latar belakang ke dalam struktur strategis yang berperan memberikan masukan
kepada negara dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional.
Pengangkatan keduanya dinilai sebagai langkah untuk memperkaya perspektif Dewan Pertahanan Nasional, khususnya dalam
menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga sosial, budaya, dan geopolitik.
Latar Belakang Noe Letto
Noe Letto dikenal luas sebagai musisi dan budayawan yang selama bertahun-tahun aktif dalam isu kebangsaan, kebudayaan, dan
dialog lintas komunitas. Melalui karya musik dan berbagai forum diskusi, Noe kerap menyuarakan nilai persatuan, identitas nasional,
serta pentingnya ketahanan budaya sebagai bagian dari kekuatan bangsa.
Dalam perannya sebagai Tenaga Ahli DPN, Noe Letto diharapkan dapat memberikan sudut pandang kebudayaan dan komunikasi publik,
yang dinilai semakin penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun ketahanan nonmiliter.
“Pertahanan negara tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal identitas, nilai, dan daya tahan bangsa,” ungkap Noe dalam kesempatan terpisah.
Peran dan Keahlian Frank Alexander Hutapea
Sementara itu, Frank Alexander Hutapea dikenal sebagai figur dengan latar belakang hukum dan kebijakan publik. Pengalamannya
di bidang regulasi dan tata kelola pemerintahan dinilai relevan dalam memperkuat landasan hukum serta kerangka kebijakan pertahanan nasional.
Sebagai Tenaga Ahli, Frank diharapkan berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi strategis, terutama yang berkaitan dengan
sinkronisasi kebijakan pertahanan, keamanan, dan hukum nasional. Kehadirannya memperkuat pendekatan multidisipliner yang
kini menjadi kebutuhan utama dalam perumusan kebijakan negara.
Makna Strategis Pelantikan
Pelantikan Noe Letto dan Frank Alexander Hutapea mencerminkan upaya Dewan Pertahanan Nasional Tuna55 untuk membuka ruang
kolaborasi lintas sektor. Tantangan pertahanan modern mencakup ancaman siber, disinformasi, konflik sosial, hingga dinamika
geopolitik global yang memerlukan pendekatan holistik.
Pertahanan dalam Perspektif Luas
Dengan melibatkan tokoh dari latar budaya dan hukum, DPN menegaskan bahwa pertahanan nasional tidak semata-mata
bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan ideologi, sosial, dan hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu
memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi berbagai potensi ancaman di masa depan.
Pelantikan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah terus berupaya menghadirkan pemikiran segar dan inklusif
dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peran strategis Dewan Pertahanan Nasional.
